Penuhi Panggilan PBNU, Lukman Edy Tuding Cak Imin Hilangkan Peran Kiai di PKB

JAKARTA-- Mantan Sekretaris Jendral (Sekjen) PKB Lukman Edy melancarkan manuvernya dengan menuding Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menghilangkan peran dewan syuro PKB yang berisikan para kiai-kiai sepuh.
Hal ini ia sampaikan usai dipanggil oleh pimpinan PBNU terkait hubungan PKB dan PBNU di Kantor PBNU, Jalan Kramat Raya, Jakarta, Rabu (31/7).

"PKB di bawah kepemimpinan Cak Imin secara sistematis mengurangi peran-peran dan kewenangan dari para kiai. Bahkan formalnya, Muktamar Bali itu menghilangkan sebagian besar kewenangan dari dewan syuro," kata Lukman.

Bagi Lukman, menghilangkan peran kiai dalam PKB merupakan problem yang sangat mendasar. Ia lantas membandingkan PKB zaman lampau jika mandatori PKB itu dipegang oleh para dewan syuro. Kemudian dewan syuro turut memberikan persetujuan kepada pengurus harian DPP PKB terkait keputusan penting partai.

Baca :

• Polemik Memanas: Surat Pemberhentian Gus Yahya Diakui Sah, PBNU Terbelah Sikap
• PBNU Umumkan Berakhirnya Masa Jabatan Gus Yahya, Kepemimpinan Dialihkan ke Rais Aam

Sementara Lukman melihat kondisi kini tidak melihat lagi peran sentral dewan syuro PKB di semua tingkatan PKB.

"Kalau dulu bahkan itu dewan syuro ikut menandatangani surat-surat keputusan, kalau sekarang itu tidak ada lagi, dewan syuro tidak lagi menandatangani surat keputusan, artinya memang terjadi penghilangan eksistensi dewan syuro," kata dia.

Imbas hilangnya kewenangan dewan syuro di PKB, Lukman menilai kepemimpinan PKB kini tersentralisasi di ketua umum. Bahkan anggaran dasar rumah tangga hasil Muktamar di Bali itu secara eksplisit menyatakan ketua umum itu punya kewenangan yang luar biasa.

Baca :

• Bupati Siak Penuhi Janji ke Masyarakat Jadi Saksi di Sidang Konflik Tumang
• Polri Diminta Penuhi Petunjuk JPU, Kasus Pagar Laut Munculkan Indikasi Suap dan Korupsi

"Bukan saja menentukan kebijakan kebijakan partai yang strategis, tapi bahkan bisa memberhentikan DPW, bisa memberhentikan DPC tanpa ada musyawarah, tanpa ada musyawarah wilayah maupun musyawarah cabang," kata dia.

Di sisi lain, Lukman mengklaim tak ada pembicaraan dengan PBNU terkait rencana mengganti Cak Imin dari kursi Ketum PKB. Pasalnya, aturan soal forum Muktamar Luar Biasa PKB tidak ada dalam AD/ART PKB hasil Muktamar Bali.

Ia hanya mengatakan jajaran DPW dan DPC PKB sekarang sedang memantau perkembangan PKB dan PBNU ke depannya untuk menentukan sikap.

Baca :

• Mantan Ketum PWI Pusat Hendry Ch Bangun Penuhi Panggilan Polisi, setelah Dua Kali Menunda
• Kabupaten di Riau Harus Respon Layanan Panggilan Darurat 122

"Apakah perlu dipertahankan atau diganti. Tapi saya katakan kepada PBNU tadi kepada tim bahwa Cak Imin ini terlalu lama memimpin, sudah 19 tahun hampir 20 tahun memimpin PKB," kata dia.

Di tempat yang sama, Wakil Ketua Umum PBNU Amin Said Husni irit bicara soal pemanggilan Lukman Edy. Ia mengatakan tim ini masih menyusun daftar nama-nama tokoh yang akan diundang untuk bertemu PBNU membahas hubungan PKB dan PBNU.

"Kami masih menyusun daftar siapa-siapa yang akan kami undang. Dan belum bisa di ekspose sekarang dan harus dikonsultasikan oleh beliau-beliau," kata Amin.

Baca :

• Penuhi Janji, Dr.Afni Ajak Siswa SMAN 1 Siak Tanam Coral di Taman Nasional Laut Jakarta
• Usulan Penambahan Dipenuhi, Stok BBM Solar di Riau Aman saat Libur Nataru

Seperti dikutip CNNIndonesia.com yang berupaya menghubungi Waketum PKB Jazilul Fawaid hingga Ketua DPP PKB Luluk Nur Hamidah dan Daniel Djohan terkait tudingan Lukman Edy ini. Namun yang bersangkutan belum merespons hingga kabar ini diturunkan.

Hubungan antara PKB-PBNU tengah memanas usai DPR menggulirkan panitia khusus (Pansus) penyelenggaraan haji. Gus Yahya telah membentuk tim untuk dalami dan kaji ulang hubungan NU dan PKB dalam Rapat Pleno PBNU yang digelar selama dua hari 27-28 Juli 2024 di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan.

Dua orang yang ditunjuk untuk mendalami masalah tersebut yakni, Wakil Rais Aam Anwar Iskandar dan Wakil Ketua Umum PBNU Amin Said Husni.*

Baca :

• Kakak Ketum Perindo, Hary Tanoesoedibjo Mangkir dari Panggilan KPK 
• Absennya Firli Bahuri dari Panggilan Polda

                                                                                                                                               Sumber:CNNindonesia