JAKARTA – Pemerintah berkomitmen melakukan pembenahan menyeluruh terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menegaskan proses penataan ulang program tersebut ditargetkan selesai dalam waktu satu bulan.
Menurut pria yang akrab disapa Zulhas itu, evaluasi dan perbaikan akan mencakup berbagai aspek penting, mulai dari pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), pemetaan sekolah penerima manfaat, peningkatan kualitas dapur, hingga verifikasi data penerima program.
"Perlu dilakukan penataan secara menyeluruh. Kami targetkan proses ini selesai dalam satu bulan," kata Zulhas saat menghadiri kegiatan Peningkatan Kualitas Layanan MBG dan SPPG Terpencil di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Kamis.
Anggota Dewan Apresiasi Stimulus Ekonomi Pemerintah Dorong Daya Beli Masyarakat
Rupiah Sempat Tembus Rp18.000, Pemerintah Yakin Akan Kembali Menguat
Ia menjelaskan, pembenahan diperlukan untuk memastikan program berjalan tepat sasaran dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Pemerintah juga akan menertibkan sejumlah titik SPPG yang sebelumnya dilaporkan diperjualbelikan.
Zulhas menegaskan, langkah perbaikan ini menjadi prioritas bagi manajemen baru Badan Gizi Nasional (BGN). Menurutnya, program MBG merupakan salah satu program strategis nasional yang harus dikelola secara profesional dan transparan.
Berbagai persoalan yang muncul selama pelaksanaan MBG sebelumnya juga telah mendapat perhatian langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Karena itu, pemerintah memutuskan melakukan penyegaran manajemen guna memperkuat tata kelola program.
Program Makan Gratis Kena Sunat Anggaran, Ini Penjelasan Pemerintah
DPRD Kampar Desak Pemerintah Pusat Beri Kepastian Hukum Guru Non-ASN
Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik S Deyang, mengatakan pihaknya tengah menjalankan sejumlah langkah efisiensi anggaran tanpa mengurangi target pemenuhan gizi masyarakat.
Salah satu kebijakan yang ditempuh adalah moratorium sementara pembukaan dapur dan titik layanan baru. Saat ini tercatat sebanyak 27.877 dapur operasional yang akan dievaluasi kembali untuk memastikan kapasitas layanan sesuai dengan kebutuhan penerima manfaat di masing-masing daerah.
BGN juga menghentikan sementara proses pendaftaran dapur baru sembari melakukan pemetaan kebutuhan nasional. Langkah ini diambil karena sebaran dapur masih terkonsentrasi di Pulau Jawa sehingga diperlukan distribusi yang lebih merata.
Selain itu, pemerintah akan melakukan penajaman sasaran penerima manfaat. Evaluasi dilakukan terhadap data sekitar 63 juta penerima yang saat ini tercatat dalam program MBG agar bantuan gizi benar-benar diterima kelompok yang paling membutuhkan.
Memasuki tahun 2026, fokus pelaksanaan program tidak lagi sekadar mengejar jumlah penerima, melainkan meningkatkan kualitas layanan. Pengawasan terhadap standar operasional dapur dan pelaksanaan teknis di lapangan juga akan diperketat.
Nanik menegaskan, Program Makan Bergizi Gratis bukan hanya bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia, tetapi juga diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui keterlibatan pelaku usaha dan pemasok lokal di berbagai daerah. *
