Berbagai persoalan yang muncul selama pelaksanaan MBG sebelumnya juga telah mendapat perhatian langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Karena itu, pemerintah memutuskan melakukan penyegaran manajemen guna memperkuat tata kelola program.
Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik S Deyang, mengatakan pihaknya tengah menjalankan sejumlah langkah efisiensi anggaran tanpa mengurangi target pemenuhan gizi masyarakat.
Salah satu kebijakan yang ditempuh adalah moratorium sementara pembukaan dapur dan titik layanan baru. Saat ini tercatat sebanyak 27.877 dapur operasional yang akan dievaluasi kembali untuk memastikan kapasitas layanan sesuai dengan kebutuhan penerima manfaat di masing-masing daerah.
Anggota Dewan Apresiasi Stimulus Ekonomi Pemerintah Dorong Daya Beli Masyarakat
Rupiah Sempat Tembus Rp18.000, Pemerintah Yakin Akan Kembali Menguat
BGN juga menghentikan sementara proses pendaftaran dapur baru sembari melakukan pemetaan kebutuhan nasional. Langkah ini diambil karena sebaran dapur masih terkonsentrasi di Pulau Jawa sehingga diperlukan distribusi yang lebih merata.
Selain itu, pemerintah akan melakukan penajaman sasaran penerima manfaat. Evaluasi dilakukan terhadap data sekitar 63 juta penerima yang saat ini tercatat dalam program MBG agar bantuan gizi benar-benar diterima kelompok yang paling membutuhkan.
