SIAK – Pemerintah Kabupaten Siak resmi menerapkan kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Non ASN satu hari setiap pekan, yang dimulai pada Rabu, 8 April 2026. Kebijakan ini tertuang dalam Surat Edaran Bupati Siak Nomor 008/BKPSDMD-BINWAS/275 Tahun 2026.
Bupati Siak, Afni, mengatakan kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut arahan pemerintah pusat dalam mendorong transformasi budaya kerja ASN yang lebih adaptif dan berbasis kinerja.
“Jika pusat menetapkan WFH hari Jumat, kita mulai dari Rabu. Kebijakan WFH satu hari dalam sepekan, namun pelaksanaannya dapat disesuaikan oleh masing-masing daerah,” ujar Afni, Selasa (7/4/2026).
BSP Siap Dukung Normalisasi Kanal untuk Penanganan Banjir di Jalur Siak–Buton
Robi Junipa Terpilih Pimpin BSP, Bupati Siak Sebut Keputusan Berdasarkan Proses Transparan dan Profesional
Ia menegaskan, meskipun bekerja dari rumah, ASN dan Non ASN tetap wajib memenuhi target kinerja, disiplin kerja, serta kehadiran. Yang terpenting, pelayanan publik tidak boleh terganggu.
“WFH tidak boleh menurunkan kualitas layanan. Pelayanan kepada masyarakat harus tetap berjalan optimal seperti biasa,” tegasnya.
Penerapan kebijakan ini dilakukan melalui penyesuaian tugas kedinasan dengan mengoptimalkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Selain itu, kebijakan ini juga mempertimbangkan efektivitas pelayanan serta efisiensi biaya operasional perangkat daerah maupun individu pegawai.
Bersama SKK Migas dan BPKP, Penentuan Direktur BSP Kini di Tangan Bupati Siak
Bupati Siak Jajaki Pendirian UNU Pertama di Riau dan Sekolah Rakyat di Mempura
Dalam surat edaran tersebut, ASN dan Non ASN juga diimbau untuk tidak keluar daerah tanpa penugasan resmi yang dibuktikan dengan Surat Perintah Tugas. Kehadiran tetap wajib diisi melalui aplikasi e-gov dengan titik lokasi berada di wilayah Kabupaten Siak, serta tetap menyampaikan laporan produk layanan baik secara daring maupun luring.
Bupati Afni menjelaskan, kebijakan WFH juga menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam mendukung gerakan penghematan energi serta perubahan pola kerja dari Work From Office (WFO) menuju Work From Anywhere (WFA).
“Ini bagian dari transformasi kerja berbasis digital dan efisiensi, sekaligus mendukung penerapan SPBE,” jelasnya.
Komitmen PT BSP, Perbaiki Gorong-gorong Rusak untuk Atasi Banjir di Sabah Auh
Genap Sebulan Terapkan WFH Jumat, Bupati Kampar Tinjau Satpol PP dan Perkim
Meski demikian, ia memastikan operasional sarana dan prasarana kantor tetap dibatasi, kecuali untuk kepentingan penjagaan, keamanan, serta pelayanan langsung kepada masyarakat.
Sejumlah sektor pelayanan publik esensial tetap diwajibkan beroperasi normal, seperti rumah sakit umum daerah, puskesmas, layanan darurat medis, sekolah, perpustakaan daerah, pelayanan administrasi kependudukan, perizinan, kecamatan, kelurahan, hingga pemerintahan kampung.
Selain itu, layanan di bidang keamanan dan ketertiban, penanggulangan bencana, pendapatan daerah, pengaturan lalu lintas, pengawasan kendaraan over dimension dan over load (ODOL), pelabuhan, penerangan jalan umum, pengelolaan sampah, kebersihan, pertamanan, serta perbaikan infrastruktur jalan, jembatan, dan sistem penyediaan air bersih juga tetap berjalan sesuai kebutuhan.
Genap Sebulan Terapkan WFH Jumat, Bupati Kampar Tinjau Satpol PP dan Perkim
Pemkab Pelalawan Dukung Optimalisasi DBH Sawit untuk Percepat Pembangunan Daerah
“Kita pastikan perangkat daerah yang menyelenggarakan pelayanan publik tetap berjalan optimal. Tidak boleh ada yang terganggu,” tegas Afni.
Lebih lanjut, ia meminta seluruh perangkat daerah untuk menghitung efisiensi anggaran yang dihasilkan dari penerapan WFH, termasuk penghematan listrik, bahan bakar minyak (BBM), air, telepon, serta biaya operasional lainnya.
“Saya minta laporan penghematan disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Ini akan menjadi bahan evaluasi untuk memastikan kebijakan berjalan efektif tanpa mengurangi kualitas layanan publik,” tutupnya.
Pemkab Kampar Dukung, SMPN 1 Bangkinang Kota Jadi Tuan Rumah Pertukaran Pelajar Internasional
Pemkab Kampar Matangkan Persiapan Kunjungan Kepala BPKP RI
Kalau mau, saya bisa buatkan versi yang lebih “nendang” lagi (gaya headline media besar) atau dipersingkat untuk portal online .
