WASHINGTON – Amerika Serikat mulai menghadapi tekanan anggaran dalam membiayai perang melawan Iran, setelah konflik yang semula diprediksi berlangsung singkat justru berpotensi berlangsung lebih lama dari perkiraan awal.
Menteri Pertahanan AS, Pete Hegseth, mengajukan tambahan anggaran sekitar US$200 miliar atau setara Rp3.387 triliun. Besarnya angka tersebut menjadi sinyal kuat bahwa perhitungan awal pemerintah AS meleset dari realitas di lapangan.
“Dibutuhkan uang untuk menumpas pihak-pihak berbahaya,” kata Hegseth dalam konferensi pers, Jumat (20/3/2026).
PWI Dorong Pemerataan Hunian Layak bagi Wartawan, Tapera Pastikan Akses Pembiayaan Terbuka
Biaya Haji 2026, Embarkasi Batam Sebesar Rp54.125.422 Per Jemaah
Ia mengatakan pemerintah akan kembali berkoordinasi dengan Kongres Amerika Serikat untuk memastikan pendanaan militer tetap tersedia di tengah meningkatnya kebutuhan operasi.
“Kami akan kembali ke Kongres dan para mitra kami di sana untuk memastikan kami memiliki pendanaan yang tepat,” ujarnya.
Permintaan tambahan anggaran ini mengindikasikan bahwa konflik yang sebelumnya diperkirakan hanya berlangsung sekitar empat hingga enam pekan kini berpotensi menjadi perang jangka panjang. Sejumlah estimasi bahkan menyebutkan biaya yang telah dikeluarkan mencapai sekitar US$1 miliar per hari, memperlihatkan tekanan besar terhadap keuangan negara.
Pemerintah-DPR Sepakat Turunkan Biaya Haji Sebesar Rp2 JutaÂ
Resmi! UU Tapera Dinyatakan Inkonstitusional, Nasib Iuran Pekerja Terancam Berubab
Hegseth juga tidak memberikan kepastian mengenai kapan target militer AS di Iran dapat tercapai. Ia menegaskan keputusan tersebut sepenuhnya berada di tangan Presiden.
“Pada akhirnya itu akan menjadi keputusan presiden ketika kita mengatakan bahwa kita telah mencapai apa yang perlu dilakukan demi keamanan rakyat Amerika. Tidak ada tenggat waktu yang ditetapkan,” katanya.
Secara terpisah, Presiden AS Donald Trump membenarkan adanya pengajuan tambahan anggaran tersebut, meski tidak merinci secara detail alasan di balik lonjakan kebutuhan dana.
MK Batalkan Sifat Wajib di UU Tapera, Pemerintah Wajib Tata Ulang dalam 2 Tahun
Dorong Pembiayaan Hijau, Gubri Abdul Wahid Temui Menteri LHK Hanif Faisol di Jakarta
“Kami memintanya karena banyak alasan,” kata Trump.
Ia juga menyebutkan bahwa AS saat ini memiliki persediaan amunisi dalam jumlah besar, sementara perusahaan pertahanan seperti Lockheed Martin dan Raytheon tengah meningkatkan produksi hingga tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya.
“Jadi kami berada dalam kondisi yang sangat baik, tetapi kami ingin berada dalam kondisi terbaik,” ujarnya.
'GAS Meledak!' Ribuan Masyarakat Kandis Siap Menangkan Afni-Syamsurizal
2.838 JCH Riau Sudah Lunasi Pembayaran Biaya Haji
Trump juga menegaskan belum ada rencana untuk mengirim pasukan darat ke kawasan konflik, meski opsi tersebut tetap terbuka dan tidak akan diumumkan terlebih dahulu kepada publik jika diambil.
Permintaan tambahan US$200 miliar tersebut berada di luar anggaran tahunan Departemen Pertahanan AS sebesar US$838,7 miliar yang telah disetujui sebelumnya. Di saat yang sama, AS juga masih menanggung beban besar dari bantuan militer ke Ukraina yang telah mencapai ratusan miliar dolar sejak 2022.
Kondisi ini menunjukkan bahwa AS kini menghadapi tekanan anggaran yang semakin besar di tengah konflik yang belum menunjukkan tanda-tanda akan segera berakhir, sekaligus menegaskan bahwa prediksi awal mengenai durasi perang tidak berjalan sesuai rencana. *