Perpres 64/2020 dan Utang Jatuh Tempo BPJS Kesehatan

Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Askolani mengatakan, pemerintah telah menganggarkan Rp 3,1 triliun untuk memenuhi bantuan iuran PBPU dan BP kelas tiga. Tetapi, anggaran tersebut hanya berlaku untuk bantuan tahun ini.

"Anggarannya sudah kami masukkan dalam Perpres 54/2020 ( regulasi tentang perubahan postur APBN 2020)," katanya.
 
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan, keputusan penyesuaian iuran BPJS Kesehatan yang baru saja dilakukan akan membuat kondisi keuangan mereka tidak lagi defisit. Kebijakan tersebut justru membuat keuangan intansi menjadi surplus pada tahun ini.

Staf Ahli Menkeu Bidang Pengeluaran Negara Kementerian Keuangan Kunta Wibawa Dasa memprediksi, surplusnya bahkan dapat mencapai Rp 1,76 triliun pada 2020. "Total surplusnya Rp 17,26 triliun, karena ada carry over Rp 15,5 triliun (dari tahun lalu)," ujarnya dalam konferensi pers secara virtual, Kamis (14/5).

Baca :

• Perpres no 5/2025 tentang Penertiban Kawasan Kehutanan Perlu Dikaji Ulang,Ini Alasannya
• SMSI Riau Akan Taja Diskusikan Perpres Publisher Rights 14 Maret 2024

Prediksi Kunta tersebut memperhitungkan penyesuaian iuran BPJS Kesehatan yang sudah berlaku pada Juli. Khususnya untuk Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) atau kerap disebut peserta mandiri. Penyesuaian tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Perpres 82/2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Dalam regulasi itu, PBPU dan BP kelas satu naik menjadi Rp 150 ribu per bulan dari sebelumnya Rp 80 ribu. Sementara itu, peserta mandiri kelas dua naik dari Rp 51 ribu menjadi Rp 100 ribu. Keduanya berlaku pada Juli.