Putusan MK Pengaruhi Jadwal Pelantikan Kepala Daerah

"Akan tetapi, kami sedang melakukan simulasi, tanggal paling cepat tanggal berapa. Nah, hari Senin nanti diputuskan," katanya.

Saat ditanya terkait dengan lokasi pembekalan kepala daerah, Bima mengutarakan bahwa rencana acara tersebut di Akademi Militer (Akmil) Magelang, yang sebelumnya menjadi lokasi retreat anggota Kabinet Merah putih.

"Tempatnya retreat itu di Akmil. Akan tetapi, masih akan dirapatkan. Bisa sekaligus atau bisa dua gelombang," katanya.

Baca :

• Resmi! UU Tapera Dinyatakan Inkonstitusional, Nasib Iuran Pekerja Terancam Berubab
• MK Batalkan Sifat Wajib di UU Tapera, Pemerintah Wajib Tata Ulang dalam 2 Tahun

Pelantikan kepala daerah hasil Pilkada Serentak 2024 mengalami penyesuaian jadwal. Semula pelantikan 296 kepala daerah yang tidak memiliki sengketa di MK direncanakan pada 6 Februari 2025.

Namun, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengumumkan bahwa pelantikan tersebut akan digabung dengan kepala daerah yang perkaranya telah diputus melalui mekanisme dismissal oleh MK. Keputusan ini diambil menyusul jadwal pembacaan putusan dismissal untuk 310 sengketa pilkada oleh MK pada tanggal 4 dan 5 Februari 2025. Dengan demikian, pelantikan serentak tahap kedua akan dilakukan setelah putusan tersebut, dengan waktu yang tidak terpaut jauh. *