Susi juga menekankan bahwa hukum sebagai alat justifikasi penguasa ini terlihat secara gamblang mulai dari pembenetukan undang-undang serta pengujian UU di Makhamah Konstitusi (MK) yang berakibat pada diubahnya syarat calon presiden dan wakil presiden untuk kepentingan kelompok.
“Artinya ketika mereka (para penguasa) melaksanakan hukum, mereka hanya menggunakan hukum itu sebagai slogan normatif, tetapi kehilangan jiwa, kehilangan ruhnya, kehilangan nilai-nilai etika, dan moralitasnya,” ujar Susi.
Sumber: Tempo
