Dianggarkan Rp70 Miliar, Pembebasan Lahan Pembangunan Flyover Simpang Panam Tahun Ini

PEKANBARU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau akan mulai melakukan pembebasan lahan untuk pembangunan jembatan layang atau fly over simpang Panam pada tahun 2024 ini.

Pemprov Riau mengalokasikan anggaranRp 70 Miliar untuk pembebasan lahan pembangunan fly over tersebut.

"Tahun ini kita anggarkan untuk pembebasan lahanya, tapi belum semuanya, karena anggarannya cukup besar Rp70 miliar," kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman (PUPR-PKPP) Provinsi Riau, Arief Setiawan, Kamis (4/1/2024).

Baca :

• Donasi Rakyat Siak Rp1,3 Miliar untuk Korban Bencana Sumatera
• Pemkab Siak Lunasi Utang Hampir Rp200 Miliar, Sisanya Dicicil Hingga 2026

Sementara untuk pembangunan flyover tersebut, ditargetkan baru akan mulai dilaksanakan pada tahun 2025 mendatang. 

Namun untuk pembangunan fisik jembatan layang tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab kementerian PUPR.

"Termasuk DED nya juga kawan-kawan di kementerian yang mengerjakan," ujarnya.

Baca :

• Borok BUMD Riau Terungkap, Eks Direksi PT SPR Diduga Tilep Rp33 Miliar!
• Kasus SPPD Fiktif Rp195,9 Miliar: Muflihun Kembali Diperiksa, Tersangka Masih Misterius!

Arief menjelaskan, sesuai rencana, flyover simpang ini ini akan dibangun lurus dari Subrantas ke HR Soebrantas arah Bangkinang. Tidak dari arah Garuda Sakti atau kubang Raya. Perhitungan sementara lahan yang terkena dampak ini sepanjang 200 meter arah ke panam.

Arief berharap dengan pembangunan flyover ini ke depan dapat mengurai kemacetan di persimpangan tersebut. Sebab simpang panam menjadi persimpangan yang pada kendaraan dan selalu terjadi kemacetan, khususnya yang dari arah Garuda Sakti menuju ke Jalan HR Soebrantas.

"Nanti kalau ada flyover akan ada pengaturan lalu lintas, kita harapkan tidak ada lagi kemacetan di simpang panam," katanya*

Baca :

• Skandal Rp69 Miliar! 11 Pejabat Kemenaker hingga Immanuel Ebenezer Terseret KPK
• Rekening Pemerintah Menganggur Rp500 Miliar: PPATK Warning Risiko Korupsi Terselubung