Dipertemuan Pimpred Media, Menkeu Sentil Bupati Meranti

JAKARTA-- Menteri Keuangan Sri Mulyani menyinggung kritik Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil yang menyebut Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berisi iblis dan setan karena besaran dana bagi hasil (DBH) bagi daerahnya terlalu kecil.

Namun, Sri Mulyani mengatakan pembagian DBH telah memiliki aturan dan formula sendiri.

"Kemarin ada bupati yang marah-marahin kita, katanya di Kementerian Keuangan isinya bukan manusia," ujar Sri Mulyani dalam pertemuan dengan pemimpin redaksi media di Kemenkeu, Jumat (6/1).

Baca :

• Kolaborasi PT Arara Abadi, Universitas Riau dan Media Lakukan Mitigasi dan Sosialisasi Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan
• Dukung Penguatan Media Siber, KH. Ma’ruf Amin Bersedia Jadi Ketua Dewan Penasehat SMSI

"Jadi kita tahu bahwa ini adalah sesuatu yang harus terus kita sampaikan, kalau harga minyak tinggi itu bagi hasilnya gimana, kalau CPO nanti sudah ada di HKPD (Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah) membaginya seperti apa, formulanya seperti apa, bayarnya kapan," lanjutnya.

Sebelumnya, Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil kesal karena merasa tidak mendapat kejelasan terkait DBH yang mestinya diterima. Ia menilai Meranti layak mendapat DBH minyak dengan hitungan US$100 per barel.

Namun, menurutnya, pada 2022 ini DBH yang diterima hanya Rp114 miliar dengan hitungan US$60 per barel. Ia mendesak Kemenkeu agar DBH yang diterima menggunakan hitungan US$100 per barel pada 2023 mendatang.

Baca :

• UIR Raih Penghargaan Media Perguruan Tinggi Pilihan di Anugerah Media Siber 2025 SMSI Riau
• BRK Syariah Terima Penghargaan Media Partner Terbaik Diajang Anugerah Media Siber

"Kemarin waktu zoom dengan Kemenkeu tidak bisa menyampaikan dengan terang. Didesak, desak, desak barulah menyampaikan dengan terang bahwa US$100 dollar per barel," katanya, 21 Desember 2022 lalu.

"Sampai ke Bandung saya kejar Kemenkeu, juga tidak dihadiri oleh yang kompeten. Itu yang hadiri waktu itu entah staf atau apalah. Sampai pada waktu itu saya ngomong 'Ini orang keuangan isinya ini iblis atau setan'," sambung Adil.

Sementara itu, Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Luky Alfirman menyebut pembagian DBH tersebut tidak hanya diberikan kepada daerah penghasil saja, tapi juga untuk daerah-daerah perbatasan dan daerah pemerataan.

Baca :

• Gubri Apresiasi Ajang Anugerah Media Siber Indonesia SMSI Riau; Ini Motivasi dan Refleksi bagi Penerima
• Jumat Besok, SMSI Riau Taja Perhelatan Anugerah Media Siber 2025

"Pada prinsipnya asumsi minyak di Meranti memang US$100 per barel, dengan rincian 85 persen ke pusat dan 15 kembali ke daerah," ujar Luky seperti dikutip dari website Pemkab Meranti.

Sumber: CNNindonesia

Baca :

• SMSI Riau Akan Berikan Penghargaan Media Siber Award 2025 untuk Tokoh dan Mitra Kerja
• Dewan Pers Akan Tindak Media yang Menyalahgunakan Nama Lembaga Negara