Dipertemuan Pimpred Media, Menkeu Sentil Bupati Meranti

JAKARTA-- Menteri Keuangan Sri Mulyani menyinggung kritik Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil yang menyebut Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berisi iblis dan setan karena besaran dana bagi hasil (DBH) bagi daerahnya terlalu kecil.

Namun, Sri Mulyani mengatakan pembagian DBH telah memiliki aturan dan formula sendiri.

"Kemarin ada bupati yang marah-marahin kita, katanya di Kementerian Keuangan isinya bukan manusia," ujar Sri Mulyani dalam pertemuan dengan pemimpin redaksi media di Kemenkeu, Jumat (6/1).

Baca :

• Kolaborasi PT Arara Abadi, Universitas Riau dan Media Lakukan Mitigasi dan Sosialisasi Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan
• Dukung Penguatan Media Siber, KH. Ma’ruf Amin Bersedia Jadi Ketua Dewan Penasehat SMSI

"Jadi kita tahu bahwa ini adalah sesuatu yang harus terus kita sampaikan, kalau harga minyak tinggi itu bagi hasilnya gimana, kalau CPO nanti sudah ada di HKPD (Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah) membaginya seperti apa, formulanya seperti apa, bayarnya kapan," lanjutnya.

Sebelumnya, Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil kesal karena merasa tidak mendapat kejelasan terkait DBH yang mestinya diterima. Ia menilai Meranti layak mendapat DBH minyak dengan hitungan US$100 per barel.