PEKANBARU-- Bupati Meranti M Adil mengancam angkat senjata dan bergabung menjadi bagian Malaysia karena merasa pemerintah Republik Indonesia tak mau mengurusi wilayah dan rakyatnya.
Pernyataan itu disampaikan Adil dalam acara rapat koordinasi Pengelolaan Pendapatan Belanja Daerah di Pekanbaru pada 9 November lalu.
Dalam acara itu, Adil mempertanyakan soal dana bagi hasil (DBH) minyak di Kepulauan Meranti. Menurutnya, uang yang diperoleh tak sesuai dengan banyaknya minyak yang dihasilkan oleh wilayahnya.
Sambut 1 Muharram 1448 H, Bupati Siak Ajak Pelajar Ramaikan Masjid dan Gerakan Magrib Mengaji
Bupati Ahmad Yuzar Lantik Pimpinan BAZNAS Kampar Periode 2026-2031
Adil tak merasa puas dengan jawaban yang diberikan oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Lucky Alfirman saat menjawab pertanyaannya.
"Ini karena kami daerah miskin, kalau kami kaya kami biarkan saja sudah ambil Rp10 triliun pun enggak apa-apa, kami daerah miskin, daerah ekstrem," kata dia dalam video di akun Youtube Diskominfotik Provinsi Riau, Minggu (11/12) seperti dikutip CNNIndonesia..
"Jadi kalau daerah miskin ada minyak bapak ibu ambil uangnya entah di bawa ke mana, pemerataan, pemerataan ke mana seharusnya kami ini yang menjadi prioritas," lanjutnya.
Perbaikan Infrastruktur Jalan Jadi Perhatian Pemda Kampar
Robi Junipa Terpilih Pimpin BSP, Bupati Siak Sebut Keputusan Berdasarkan Proses Transparan dan Profesional
Adil kembali mempertanyakan bagaimana bisa pendapatan dari tambang minyak di Meranti bertambah, tetapi uang yang mereka peroleh justru berkurang.
"Maksud saya, kalau bapak tak mau ngurus kami, pusat tidak mau mengurus Meranti kasihkan kami ke negeri sebelah," ujarnya.
Adil bahkan sempat melontarkan pernyataan terkait apakah perlu rakyat Meranti akan angkat senjata untuk menyelesaikan hal ini.
Bersama SKK Migas dan BPKP, Penentuan Direktur BSP Kini di Tangan Bupati Siak
Bupati Siak Jajaki Pendirian UNU Pertama di Riau dan Sekolah Rakyat di Mempura
