Kritik Mahfud MD, Gubernur Jabar Balas Dikritik Komisi II DPR

Jakarta -  Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni sepertinya tidak terima Menko Polhukam, Mahfud disalahkan Gubernur Jawa Barat Ridwan terkait adanya kerumunan massa Front Pembela Islam (FPI) di sejumlah tempat saat kegiatan penjemputan Rizieq Shihab. Pernyataan Ridwan Kamil dianggap kurang tepat karena sebenarnya Mahfud juga sudah mengingatkan para penjemput agar menjaga ketertiban yang seharusnya dilaksanakan.

"Anggapan yang menyebut Mahfud MD adalah penyebab dari kerumunan ini, ya kurang tepat, karena Pak Mahfud sebagai Menko Polhukam kalau ditanya boleh atau tidak jemput, ya pasti boleh, tapi harus tertib," kata Sahroni dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (16/12/2020), seperti dilansir Antara.

Menurut dia, makna tertib itu termasuk melapor ke pihak kepolisian kemudian mendapatkan surat izin keramaian namun itu tidak terpenuhi. Sahroni juga menekankan bahwa pemerintah pusat sudah mengatur terkait tata tertib protokol kesehatan (prokes) sehingga kalau memang penjemputan Rizieq membeludak, itu disebabkan para penjemput yang tidak menaati tata tertib, bukan karena pernyataan Mahfud MD.

Baca :

• Senator Aceh Surati Mendagri, Kritik Razia Truk Plat BL oleh Gubernur Sumut Boby Nasution
• Manuver Kapolri di Persimpangan Reformasi Polri

"Kalau jadinya ramai ketika penjemputan, itu karena warga tidak menuruti tata tertib yang sebenarnya sudah ditetapkan pemerintah, tidak etis kalau akhirnya menyalahkan Pak Mahfud," ujarnya.

Sahroni menilai Mahfud sebagai Menko Polhukam tentunya sudah mengingatkan terkait ketertiban namun kenapa masyarakat masih melanggar, itu yang seharusnya menjadi perhatian bersama.