BANGKINANG KOTA– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Kabupaten Kampar) menyampaikan laporan hasil reses Masa Sidang II sekaligus menutup masa sidang tersebut dan membuka Masa Sidang III Tahun 2026 dalam rapat paripurna, Senin (4/5/2026).
Rapat yang digelar di ruang sidang DPRD Kampar itu dihadiri unsur pemerintah daerah. Bupati Kampar Ahmad Yuzar diwakili Asisten II Setda Kampar Muhammad.
Paripurna dipimpin pimpinan DPRD Kampar, dihadiri unsur Forkopimda, para asisten, staf ahli bupati, serta pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Ketua Fraksi NasDem DPRD Kampar Apresiasi Antusiasme ASN Ikuti Seleksi JPT Pratama 2026
Kampar Kembali Gelar Kejurnas Motoprix Region A Sumatera Seri 3 Riau 2026
Dalam agenda tersebut, laporan hasil reses disampaikan perwakilan anggota DPRD dari enam daerah pemilihan (dapil). Aspirasi yang dihimpun mencakup berbagai persoalan strategis di masyarakat, mulai dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga kebutuhan dasar lainnya.
Mewakili pemerintah daerah, Asisten II Setda Kampar Muhammad menyampaikan apresiasi atas kerja DPRD dalam menjaring aspirasi masyarakat melalui kegiatan reses.
“Laporan hasil reses merupakan instrumen penting dalam menentukan arah kebijakan dan program pembangunan daerah ke depan,” ujarnya.
Arus Sungai Kampar Mengganas, Tim Gabungan Berjibaku Cari Bocah 13 Tahun yang Tenggelam
DPRD Kampar Desak Pemerintah Pusat Beri Kepastian Hukum Guru Non-ASN
Ia menegaskan, seluruh masukan yang disampaikan akan menjadi bahan evaluasi sekaligus pijakan dalam perencanaan pembangunan agar lebih partisipatif dan tepat sasaran.
Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Kampar berkomitmen menindaklanjuti hasil reses tersebut dengan mempertimbangkan skala prioritas dan kemampuan anggaran daerah.
“Di bawah kepemimpinan Bupati Kampar, setiap aspirasi masyarakat akan ditindaklanjuti secara bertahap sesuai prioritas pembangunan,” tambahnya.
Bupati Kampar Instruksikan Hewan Kurban 2026 Diprioritaskan untuk Desa Minim Kurban
Asisten II Setda Kampar Ikuti Launching Pendidikan Antikorupsi dan Rakor Pengendalian Inflasi
Rapat paripurna ini menjadi bagian penting dalam sinkronisasi antara legislatif dan eksekutif guna mendorong pembangunan daerah yang lebih efektif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. (ADV)
