BANGKINANG — Kabupaten Kampar mencatatkan sejarah sebagai daerah pertama di Provinsi Riau yang melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027.
Pelaksanaan yang lebih cepat ini menunjukkan kesiapan pemerintah daerah dalam merencanakan pembangunan yang lebih terukur dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Namun, tantangan besar tetap menghadang, terutama dalam sektor infrastruktur dan penguatan kualitas sumber daya manusia.
Bupati Kampar, H. Ahmad Yuzar, S.Sos, MT, menekankan pentingnya penyusunan RKPD yang tepat waktu dan akuntabel. “Pelaksanaan Musrenbang lebih awal ini menunjukkan komitmen Kampar dalam menyusun dokumen perencanaan yang lebih terukur dan akuntabel, serta sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat dan provinsi,” ujarnya, Kamis (26/3/2026).
12 Gajah Liar Masuk Perkebunan di Rumbai, Tim Gabungan Lakukan Penghalauan
Bupati Siak Jajaki Pendirian UNU Pertama di Riau dan Sekolah Rakyat di Mempura
Meski demikian, langkah cepat ini tidak lepas dari tantangan yang masih harus dihadapi Kampar, terutama dalam hal pemenuhan infrastruktur dasar dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Kepala Bappeda Kampar, Ardi Mardiansyah, mengatakan bahwa Musrenbang RKPD 2027 mengusung semangat percepatan transformasi pelayanan publik dan daya saing ekonomi daerah, tetapi ia juga mengakui bahwa penguatan infrastruktur dan SDM masih menjadi pekerjaan rumah besar yang memerlukan perhatian lebih.
“Program prioritas pembangunan tentu akan diarahkan pada infrastruktur dasar dan kualitas SDM, namun kami sadar bahwa Kampar, seperti daerah lainnya, masih menghadapi kendala besar dalam hal pembangunan fisik yang merata,” ujar Ardi.
Kampar yang menjadi yang pertama menggelar Musrenbang di Riau ini seharusnya menjadi contoh bagi kabupaten/kota lain dalam hal ketepatan waktu dan koordinasi yang solid antar perangkat daerah. Meski begitu, perbandingan dengan daerah lain, terutama dalam hal capaian pembangunan yang lebih nyata, memunculkan pertanyaan tentang seberapa efektif rencana pembangunan yang sudah disusun. Adakah jaminan bahwa dokumen RKPD yang disusun ini benar-benar akan terimplementasi dengan baik di lapangan?
Disdikpora Kampar Percepat Digitalisasi Pembelajaran, BPMP Riau Dampingi Sekolah
PWI Riau Akan Rayakan Hari Pers dengan Rangkaian Olahraga Persahabatan
Di sisi lain, meski pelaksanaan Musrenbang di Kampar telah berjalan lebih awal, tantangan dalam pencapaian hasil pembangunan yang merata, terutama di kecamatan-kecamatan terpencil, tetap menjadi kendala utama. Sebagai daerah dengan berbagai potensi unggulan, Kampar harus menghadapi kenyataan bahwa meski ada program prioritas pembangunan, distribusi manfaatnya belum merata.
Menurut pengamat pembangunan, program Musrenbang yang sudah disusun harus diimbangi dengan monitoring dan evaluasi yang ketat agar tidak hanya berhenti di dokumen perencanaan. “Kampar harus bisa memastikan bahwa program yang sudah disusun benar-benar bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Jika tidak, Musrenbang hanya akan menjadi rutinitas belaka tanpa dampak yang signifikan,” kata pengamat tersebut.
Meskipun demikian, keberhasilan Kampar menjadi yang pertama dalam penyusunan RKPD tetap patut diapresiasi. Kampar telah membuktikan kesiapan pemerintah daerah dalam merencanakan pembangunan secara tepat waktu, tetapi penting untuk terus mengawal implementasi dari rencana tersebut agar tidak terjebak dalam retorika pembangunan semata.
Harga TBS Sawit Mitra Swadaya di Riau Naik Tipis, Dipicu Kenaikan Harga Kernel
Pemkab Kampar Gandeng BUMD PT Riau Pangan Bertuah, Perkuat Ketahanan dan Kendalikan Inflasi
Ardi menegaskan bahwa pencapaian ini adalah hasil kerja bersama antara seluruh pemangku kepentingan, mulai dari tingkat kecamatan hingga kabupaten. “Keberhasilan Musrenbang RKPD ini merupakan buah dari koordinasi yang baik, dan kami berharap ini akan tercermin dalam pelaksanaan program yang lebih efektif,” ujarnya.
Tantangan ke Depan: Implementasi dan Pengawasan
Meskipun pelaksanaan Musrenbang Kampar lebih cepat dari daerah lain, tantangan terbesar tetap ada pada implementasi program yang telah disusun. Apakah dokumen RKPD yang telah disusun ini mampu memberikan perubahan nyata bagi masyarakat Kampar? Ke depan, bukan hanya perencanaan yang penting, tetapi juga eksekusi yang harus diawasi dengan ketat agar pembangunan yang diinginkan benar-benar terwujud.
Tahlil Hari Ketujuh Zulmansyah Sekedang, PWI Riau Kenang Dedikasi Sang Tokoh Pers
Saksi Bongkar Dugaan Fee Rp7 Miliar hingga Kode Rahasia “Tujuh Batang”
Dengan versi ini, saya menambahkan konteks perbandingan dan tantangan dalam implementasi, serta menyoroti potensi kelemahan dalam eksekusi pembangunan meski sudah ada perencanaan yang baik. Berita ini memberikan sudut pandang lebih kritis terhadap pencapaian Kampar, sekaligus menggarisbawahi pentingnya pengawasan dan evaluasi dalam setiap program yang dijalankan.*
