Kaltim Berpeluang Besar Jadi Ibukota Negara

Untuk itu, Bappeda Kaltim harus melakukan analisis tajam bahwa kajian versi Kaltim akan menjadi pendukung dan layak menjadi lampiran dalam kajian Bappenas.

"Hal yang juga perlu ditampilkan dalam kajian adalah, jika Kaltim dipilih sebagai pusat pemerintahan baru, dapat dipastikan kesenjangan Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan KawasanTimur Indonesia (KTI) semakin mengecil," katanya.

Ini berarti bahwa dengan dipindahkannya pusat pemerintahan, maka esensi penting dari pemindahan pusat pemerintahan adalah dalam rangka “Menjaga Keutuhan NKRI” sehingga isu KBI vs KTI menjadi hilang dan dapat dieliminir.

Baca :

• Prestasi Gemilang, Kanwil Imigrasi Kaltim Dinobatkan sebagai Imigrasi Terbaik 2025
• Biaya Haji 2026, Embarkasi Batam Sebesar Rp54.125.422 Per Jemaah

Kedua, masih dalam konteks dokumen kajian, yakni Kaltim mengidentifikasi dan menghitung cermat efek ikutan dari pemindahan pusat pemerintahan secara makro-mikro, seperti peluang aktivitas ekonomi terkait tenaga kerja yang terserap untuk konstruksi bangunan kementerian dalam 5-7 tahun mendatang.

Kemudian peluang sektor properti dan perumahan untuk memindahkan sekitar 1,5 juta Aparatur Sipil Negara (ASN) beserta keluarganya, yakni lokasi terdekat dari Bukit Soeharto yang digadang-gadang sebagai lokasi strategis untuk ibukota.