POPULAR YOUTUBE PILIHAN EDITOR
Home Nasional

Kontras: Pemerintah Gagal Jelaskan Dalang Kerusuhan 22 Mei

Senin, 30 November -0001 | 00:00:00 WIB

Penulis : Vivanews

Kontras: Pemerintah Gagal Jelaskan Dalang Kerusuhan 22 Mei
Ratusan masa saat terlibat aksi unjukrasa yang berakhir ricuh di Jakarta beberapa hari lalu. (int)

JAKARTA – Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) menilai pemerintah gagal memberi kejelasan soal siapa sebetulnya yang menjadi dalang kerusuhan aksi 22 Mei 2019. Padahal pemerintah sudah mengklaim tahu siapa dalang kerusuhan, namun masih merahasiakan orang yang dimaksud.

Beberapa kali, lanjut Yati Andriani, Koordinator Kontras, pemerintah yang diwakili oleh Kepolisian maupun Kemenko Polhukam menyebut bahwa peserta aksi itu adalah preman yang dibayar. Mereka disebut preman bertato yang dibayar untuk melakukan tindakan kerusuhan.

"Kapolri juga menyatakan menemukan amplop berisi uang dan ada massa bayaran. Namun sampai saat ini, pernyataan-pernyataan itu juga seperti tidak ada kejelasan," kata Yati di kantor YLBHI, Jakarta, Minggu, (26/05)

Baca :

Sejauh ini, sambung dia, pernyataan yang disampaikan dalam jumpa pers atau siaran pers itu tidak mampu meredam situasi. Pemerintah disebut hanya menggembar-gemborkan berhasil mengungkap dalang kerusuhan namun tidak secara jelas mengungkap siapa dalang sebenarnya.
 
"Harusnya ini ada mekanisme akuntabilitas yang jelas, jangan sampai hanya disebut ada dalang disebut pihak ketiga, disebut ada penunggang tetapi pemerintah gagal menjelaskan, siapa sebetulnya yang disebut dalang itu," katanya seperti dilansir vivanews.

Menurutnya, hal ini sangat penting bagi publik. Bukan hanya soal akuntabilitas, namun juga untuk meminimalisir potensi kerusuhan ke depan. Selain itu, ini juga penting untuk memudahkan upaya penegakan hukum yang ada di Indonesia.

"Jadi jangan sampai banyak informasi yang dipublikasi, tapi sebetulnya kejelasan dari informasi itu sendiri tidak jelas sampai sekarang. Ini kita lihat terus terjadi direproduksi atau dipublikasi oleh pihak-pihak Otoritas di negara kita," katanya. (/*)

Baca :


Pilihan Editor
Berita Lainnya
hukum
Kasus SPPD Diduga Fiktif DPRD Riau Akan Digelar di Mabes Polri
Senin, 5 Januari 2026 | 22:42:10 WIB
nusantara
Sumur Rp150 Juta dan Cara Kita Membaca Angka
Minggu, 4 Januari 2026 | 17:25:46 WIB
wajah
Trump Nyentil, Clooney Pindah Warga Negara
Sabtu, 3 Januari 2026 | 15:54:52 WIB
mancanegara
Trump Ancam Iran, AS Siap Bertindak Jika Demonstran Dibunuh
Sabtu, 3 Januari 2026 | 15:48:00 WIB
pasar
Harga Emas Antam Longsor di Akhir Pekan, Cek Daftar Lengkapnya
Sabtu, 3 Januari 2026 | 15:36:49 WIB
Pasar
Wajah
Trump Nyentil, Clooney Pindah Warga Negara
Trump Nyentil, Clooney Pindah Warga Negara...
Sabtu, 3 Januari 2026 | 15:54:52 WIB
Artikel Popular
1
3
politikus
Jazuli: Nilai Undang Undang Pemilu Perlu Revisi
Jazuli: Nilai Undang Undang Pemilu Perlu...
Jumat, 3 Januari 2025 | 16:30:00 WIB
Politik
Bawaslu Kampar Berharap Lahir Kerjasama Kedua Pihak
Bawaslu Kampar Berharap Lahir Kerjasama Kedua...
Rabu, 15 Oktober 2025 | 23:50:18 WIB
Riau dan Gagalnya Mimpi Wisata
Riau dan Gagalnya Mimpi Wisata
Senin, 5 Mei 2025 | 11:59:34 WIB
Tradisi Unik yang Penuh Makna dan Keseruan
Tradisi Unik yang Penuh Makna dan Keseruan
Minggu, 16 Maret 2025 | 10:04:32 WIB
Bali Destinasi Wisata Nomor Satu di Asia-Pasifik
Bali Destinasi Wisata Nomor Satu di Asia-Pasifik
Kamis, 13 Maret 2025 | 11:56:04 WIB