Pria kelahiran Madura ini bahkan membayangkan simbol penindakan yang lebih “terlihat”. Ia berencana menyiapkan rompi khusus bagi pelaku yang tertangkap tangan oleh PPNS Kemenhaj.
“Bisa saja nanti ada yang keluar dari ruangan kementerian ini sudah pakai rompi. Mungkin warnanya juga bukan oranye,” ujarnya, setengah serius.
Harun menegaskan, era main-main dengan kuota haji sudah berakhir. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah memberi ruang bagi Kemenhaj untuk masuk hingga ranah penindakan pidana. Aturan itu memuat pasal-pasal sanksi yang dapat menjerat pelaku kejahatan perhajian, tentu dengan koordinasi Korwas PPNS Mabes Polri.
Kajari Karo Dicopot Mendadak! Diperiksa Kasus Amsal Sitepu, Ini Fakta Sebenarnya
Sutikno Dipindah ke Jabar, Kursi Kejati Riau Kini Dipegang I Dewa Gede Wirajana
Meski memiliki kewenangan penyidikan, Harun menekankan pendekatan bertahap. Mulai dari teguran, penyelidikan, hingga penindakan, semua dilakukan secara eskalatif dan terukur.
“Kita diberi wewenang melakukan penyidikan sendiri. Tapi tetap dalam koordinasi Korwas PPNS Mabes Polri,” tegasnya.
