Namun, MK menyadari pembatalan seketika akan menimbulkan ketidakpastian hukum, termasuk bagi peserta Tapera dan Badan Pengelola Tapera. Oleh karena itu, masa transisi diberikan agar pemerintah dan DPR dapat menyusun sistem pembiayaan perumahan yang lebih adil, proporsional, dan sesuai konstitusi.
Mahkamah juga berpesan agar aturan baru nantinya mengedepankan prinsip keadilan sosial, perlindungan kelompok rentan, serta kesesuaian dengan hak-hak konstitusional warga negara. *
