Menurut Tito, pemotongan anggaran sebesar Rp50 triliun untuk 552 daerah tidak akan terlalu memengaruhi alokasi program lain. Dengan demikian, daerah masih memiliki ruang untuk menghidupkan kembali ekonomi lokal melalui kegiatan-kegiatan resmi di sektor perhotelan.
"Jadi, silakan saja kalau daerah mau rapat di hotel atau restoran. Perjalanan dinas juga tidak masalah. Tapi tolong gunakan akal sehat - kalau cukup tiga atau empat kali rapat, jangan dibuat sepuluh," katanya.
Kebijakan ini diharapkan membawa angin segar bagi pelaku industri perhotelan yang selama dua tahun terakhir harus merumahkan sebagian karyawannya akibat minimnya aktivitas pemerintah di luar kantor. *
Perbaikan Infrastruktur Jalan Jadi Perhatian Pemda Kampar
Bersama SKK Migas dan BPKP, Penentuan Direktur BSP Kini di Tangan Bupati Siak
Sumber: Republika
